jurnal tentang pelayanan publik. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. jurnal tentang pelayanan publik

Bagaimanakah. id mengeluhkan lembaga penanganan pemerintah atas permasalahan yang timbul dalam sebuah. 3 No. The Influence of Integrity and Human Resource Management towards Employee Performance. Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan. 01, Januari – Maret 2020, p. employees who served and the people served. 9 Pelayanan Publik dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. (2014). Kajian tentang administrasi negara berkembang terus, seiring dengan perkem-bangan masyarakat. Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepaa warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak. Jurnal Penelitian Komunikasi dan. Hardjaloka, L. 2011. 1 Lijan Poltak Sinambela. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875 20 pengembangan pegerakkan e- public service. International Journal of Research in Business and Social Science ,9(7): 190-196. 1, halaman: 80-90, Januari 2008 80. Universitas Sebelas Maret Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 17, No 1 (2022) 64-75. UPIK dinilai berhasil sebagai sebuah inovasi pelayanan publik dan disambut baik oleh masyarakat sebagai wadah untuk. Kata Kunci: Ombudsman, Pengawas, Pelayanan Publik. yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 22186 Accred : Sinta 4. Adapun tujuan akhir yang diharapkan atas. Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. v6i2. Etika pemerintahan mengatur perilaku aparatur atau pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan. (2019). Jurnal : Inovasi. Lembaga Administrasi Negara, 2014. 4 Nomor 1 Tahun 2014) Yulindaningtyas 2015 Kualitas pelayanan kependudukan terhadap kepuasan pelanggan Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu politik (vol. 64246 Accred : Sinta 4. 2009. Adnan Topan selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasi pemerintah untuk membenahi sistem pelayanan publik. No. 7 No. Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. 83-102. Volume 2 Issue 4, Nov 2019 ISSN. Modul Pelatihan Dasar Kader. Jurnal Sosiologi Masyarakat Nomor 17 Volume 1. 227 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 225-238 aspek adaptabilitas layanan, posisi tawar. jurnal inovasi pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum. 4. Jurnal Politik Profetik, 168-184. Oleh sebab itu penyelenggaraan pelayanan publik akan terwujud apabila prinsip dari Good Governance diterapkan. 3 2020, hlm. Etika Birokrasi Dalam. Alfabeta. A. jurnal administrasi publik. Berlaku mulai Vol. 3. penyediaan infrastruktur pelayanan publik, baik di Indonesia maupun India. 3. aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta melalui Perda Nomor 10 Tahun 2011. 9114 Accred : Sinta 4. Jurnal Registratie, Volume 1 Nomor 1, Februari 2019 /. Semua naskah akan melalui proses review oleh Mitra Bebestari JAKPP. Jika konsep NPM ini dipahami sebagai transformasi nilai-nilai dalam kultur organisasi privatDepartemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. Pengembangan Pelayanan Publik Melalui E-Government (Studi Pada Layanan. Mal pelayanan publik adalah tempat penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi di satu tempat dan merupakan perluasan fungsi pelayanan dari beberapa instansi Pemeritah untuk memangkas alur. doi: DOI: 10. Last Updated: 02 Sep 2023. Sugiyono. Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar. 24198/jmpp. Misalnya, dari sisi akuntabilitas publik dan transparansi – dua nilai penting yang menjadi bagian integral dari etika prosedural birokrasi pelayanan – birokrasiMukarom dan Laksana 2016, Membangun Kinerja Pelayanan Publik, Pustaka Setia, Bandung. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Jurnal Manajemen Dan Ilmu. Jurnal Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik Manajemen pelayanan publik sebagai salah satu isu penting dalam reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang terus berkembang dan penuh kritik. Kita harus. 2014. 2 | Desember 2020: 93-100 E-ISSN 2715-9256. Sadhana, Krisdawati 2012. peneliti melakukan observasi wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang pelayanan GISA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota bandung. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi, 2(1), 1–18. 023 termasuk klasifikasi sangat baik ini berarti bahwa Kualitas Pelayanan Publik pada Dinasmudah. 2. 9 No. ” Jurnal Administrasi Publik 6 (90): 1–10. Wexley dan Yuki (2000:97) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain adalahJurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. , Idris, M. lembaga penyelenggara pelayanan publik lain yang disukainya. Pendahuluan 1. , 2013. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. penyelenggara pelayanan publik bertindak sewenang-wenang ketika melayani masyarakat. 1, 2021 kebijakan berdasarkan surat Menpan RB. Empati dan peduli yang. 25 tahun 2009 bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. and Bendesa, I. 3 Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia No-mor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3 Pelayanan Publik perannya masing 2. 3 tingkat kepatuhan masyarakat yang minim membuat penyebaran kian hariuntuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik. 3. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. DalamJurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (2003). menjeIaskan tentang semua pelayanan adminduk meIaIui peIayanan onIine dengan. PAN/7/2003 dan UU No. International Journal of Research and Analytical Reviews, 7(1),. SiNoviK dibangun oleh. The informants in this study were. Teori Ruang Dalam Sosiologi Perkotaan: Sebuah Pendekatan Baru. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat di perkotaan maupun di perdesaan dalam menuju era New. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government menjelaskan bahwa Artikel ini mengusulkan model pengembangan pelayanan publik dengan pendekatan positive reinforcement theory. Arsad Bahri, Usman Mulbar, Andi Suliana + 0. Kualitas pelayanan publik akan selalu menarik untuk dikaji dan dibahas, karena masyarakat selalu mengalami dinamika, ilmu pengetahuan dan teknologi pun selalu mengalami perkembangan dengan pesat. Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu administrasi public di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Kualitas Pelayanan Publik Dalam kriteria kualitas pelayanan yang disampaikan oleh Morgan dan. Habitus:)Jurnal)Pendidikan,)Sosiologi,)dan)Antropologi) Volume)I)No. pelayanan publik atau dengan kata lain restruktur organisasi pemerintahan secara ideal harus diarahkan pada perwujudan prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan aturan hukum, kesetaraan, partisipasi, responsif,. Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. ” Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIIK) 6(6). PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan. (2016). Mische, 1995. Pada Dinas. Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Kantor Desa Kandolo Kec Teluk Pandan (Arbain) 9595 etnis, adat istiadat dan budaya. 02 AGS 2021-JAN 2022 I Wayan Sutrisna 21 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DI MASA PANDEMI COVID-19 I Wayan Sutrisna Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta. 25126/jtiik. 26 . Journal of Public Administration Research and Theory, 13(1), pp. Di Indonesia warga pengguna pelayanan publik masih menempati posisi yang terpinggirkan dalam sistem pelayanan publik. L. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 25 Thaun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan mewajibkan setiap penyelenggara. 373 4. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. 90/MENPAN/1989 tentang Delapan Program. research is a descriptive study with a qualitative approach. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. hal itu dapat mewujudkan pelayanan publik kepada rakyat yang bebas dari korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan. pelayanan publik bisa dilakukan secara online tidak memandang batas ruang dan waktupelayanan publik dapat diukur dengan tiga dimensi. Masalah pokoknya adalah mengenai kualitas pelayanan publik dalam administrasi kependudukan masih belum maksimal. 200/M/KPT/2020 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 . dalam memberikan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan. Jurnal Politico Vol. Kualitas Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Pengunjung Di Upt Perpustakaan Universitas Riau. Bandung: Alfabeta. Analisis kebijakan publik (Konsep teori dan aplikasi). (2006). Dengan undang-undang ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan. 2011. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Electronic Government (Strategi Pembangunan Dan. Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang didalamnya terdapat pengertian dari Mal Pelayanan Publik, tujuan, prinsip, ruang lingkup, pembiayaan, perjanjian dan segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan dari Mal Pelayanan Publik. (2001). D. 127 . 13, No. Tesis, Disertasi, dan hasil penelitian. Undang-Undang No. Budaya Inovasi dan Reformasi. Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, jajaran keimigrasian yang. 2621 – 2781. GOVERNANCE Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. Jurnal Sasi Vol. V. Kemudian mengenai rancang bangun sistem informasi pelayanan desa yang dapat memudahkan dalam pembuatan permohonan surat dan menginformasikan mengenai data pajak setiap warga, namun kekurangannya. 3. Analisis Kinerja Pelayanan Publik Puskesmas terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul Kota. Tel. "Peranan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik". dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, V olume I Edisi 2, Juli-Desember. MPP merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari layanan terpadu. , 2018) sampai pada kesimpulan bahwa lonjakan inovasi pelayanan publik di Indonesia hanyaundang-undang No. a) Kesederhanaan Dari pernyataan sebelumnya dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat kecamatanPerancis- semuanya mengandalkan reformasi manajemen publik dengan cara “consultocracy”, yaitu manajemen publik dengan gaya konsultasi seperti yang dilakukan lembaga-lembaga swasta. Umar, H. Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik maka dapat diakatakan maladministrasi. PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Instrumen penelitian menggunakan Skala . Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services) is published four times a year in March, June, September, and December ( p-ISSN: 2580-8680; e-ISSN: 2722-239X) and has received SINTA 4 accreditation from the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia based on Decree No. 16 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Ajjapange Kabupaten Soppeng. Permasalahan mendasar dalam proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. Evaluasi PPDB Sistem Zonasi Tahun 2021/2022 dalam Pelayanan Publik Sektor Pendidikan oleh Ombudsman RI Jawa Tengah. 2006. 2014 yang menyertainya sebagai upaya untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. tentang korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyelenggraan pelayanan publik. dan sebaik-baiknya. Jurnal Paradigma, Vol. Quality of Public Services. Harapan besar tersebut melahirkan persepsi publik mengenai kinerja pelayanan publik di tingkat kelurahan yang diukur menggunakan metode IPA dan CSI. Penelitian ini tentang Kualitas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk. Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, walaupun disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai . Hlm 81. Inovasi pelayanan publik berbasis digital ini merupakan salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, V olume I Edisi 2, Juli-Desember. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik [3] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal [4] LAN RI, 2016. Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-government di Masa Pandemi Covid-19 Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan e-government masih minim perencanaan yang baik. Indrajit, Richardus Eko. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan. mengetahui sumber daya yang kita punya baik dari Sumber daya Manusianya dan Faktor. Abstract. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 97 KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK (Studi Deskriptif tentang Kualitas Pelayanan Jasa Angkutan Umum Perum Damri Unit Angkutan Bus Khusus Gresik-Bandara Juanda) RIO BAGUS FIRMANSYAH AL RASYID Mahasiswa Program Studi Ilmu. 8, no. Implementasi Penulisan artikel ilmiah ini digitalisasi pelayanan publik lebih menggunakan metode review literature (studi dioptimalisasikan sejak adanya era revolusi pustaka). Menurut European Journal of Information Systems (2007) 16 ,134–148 berjudul e-Government information systems: Evaluation-led design for public valueand client trust. Studi tentang pelayanan publik desa telah dilakukan Joni Suwarno (2012) yang telah. , & Indonesia, P. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik (Ketiga). Creative Commons.